Inilah Rincian Pelanggaran Yang Akan Diangkat Oleh Kubu Prabowo-Hatta

Tim Pembela Merah Putih (kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa) merinci dugaan pelanggaran Pemilu Presiden 2014 di 33 provinsi Indonesia, melalui laporan gugatan yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.



Berdasarkan dokumen Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Presiden 2014 yang telah dipublikasi melalui situs resmi www.mahkamahkonstitusi.go.id, beberapa dugaan pelanggaran yang dapat diinformasikan antara lain terjadi di Provinsi Aceh.



Di sana, mereka menganggap ada kejanggalan jumlah seluruh pengguna hak pilih di provinsi itu tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.



Kubu Prabowo-Hatta menyebut Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Aceh beserta jajarannya tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan berlaku sehingga Pemilu Presiden yang demokratis tidak tercapai.



Di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Nias Selatan, kubu Prabowo-Hatta mengatakan, KPU setempat menggunakan kekuasaannya untuk mengubah hasil perolehan suara pasangan calon menjadi 100 persen hingga 200 persen.



Pada bagian ini Tim Prabowo-Hatta menyatakan telah mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Pemilu dan telah diakomodasi melalui rekomendasi pemungutan suara ulang di sejumlah TPS, namun rekomendasi itu belum dijalankan KPU di sana.



Lalu di Provinsi Sumatera Barat, diduga terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa mobilisasi pemilih melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Hal ini menurut tim Prabowo-Hatta, terindikasi dari jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah.



Di Provinsi Riau, Jambi serta Bangka Belitung, tim Prabowo-Hatta menyatakan, terdapat masing-masing 444.756, 213.789 dan 78.581 pengguna hak pilih yang bermasalah.



Sementara di Lampung dan Jakarta juga terdapat dugaan mobilisasi pemilih melalui DPKtb, di mana khusus di Provinsi DKI Jakarta, pengawas pemilu telah merekomendasikan kepada KPU DKI Jakarta agar dilakukan pengecekan terhadap 5.817 TPS serta Pemungutan Suara Ulang di 13 TPS, namun hanya rekomendasi PSU yang dijalankan KPU.



Lebih jauh untuk Provinsi Jawa Barat tim Prabowo-Hatta mengaku tidak mendapatkan respon yang kuat dari KPU setempat untuk mengakomodir serta menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang telah diajukan melalui pengawas pemilu.



Sedangkan dugaan pelanggaran lain juga dinilai terjadi di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, seluruh provinsi di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, Maluku Utara, serta Papua dan Papua Barat.



Atas dasar itu dalam petitum-nya Tim Pembela Merah Putih yang terdiri dari 95 pengacara memohon kepada MK untuk mengabulkan permohonan seluruhnya.

Sumber: antaranews

Akademisi UI Pun Menilai Ada Upaya KPU Yang Terlihat Pro Jokowi

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon nampaknya masih geram dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menggubris laporan pihaknya terkait adanya kecurangan di sejumlah TPS di berbagai belahan di tanah air. Menurt Fadli, proses pelaksanaan pilpres 2014 bermasalah, tidak demokratis, dan banyak penyimpangan maupun kecurangan.



“Kami telah menempuh jalan yang ada, termasuk melaporkan ke KPU dan Bawaslu agar masalah-masalah kecurangan yang terjadi di sejumlah daerah dapat terselesaikan terlebih dahulu,” kata Fadli dalam siaran pers yang diterima Harian Terbit, Rabu (23/7).



Namun sayangnya, lanjutnya, KPU sama sekali tidak menggubris tuntutan yang sebenarnya merupakan hak konstitusional peserta pemilu. Dia pun menyebut pilpres kali ini tidak sesuai dengan azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib,kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, dan akuntabilitas.



Prabowo-Hatta menolak hasil pilpres



Proses pelaksanaan pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. “Perlu kami tagaskan Prabowo-Hatta tidak mengundurkan diri dari pencalonan namun hanya menarik diri dari proses rekapitulasi yang dilaksanakan KPU,” ujarnya.



Dia pun menegaskan pihaknya akan mengambil langkah hukum yang diperlukan. Dia mengaku tim advokasi dan tim pemenangan Prabowo-Hatta sudah mempersiapkan segala materi dan siap melanjutkan perjuangan membela demokrasi dengan menempuh langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi dan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).



“Ada pun kasus yang ada indikasi pidana dilaporkan kepada kepolisian, selanjutnya langkah politik melalui DPR dan lembaga-lembaga terkait,” ucapnya.



Meskipun pihaknya merasa dicurangi, Fadli meminta kepada seluruh pendukung Prabowo-Hatta untuk tetap tenang dan tidak berbuat anarkis. “Kita akan berjuang membela kebenaran dan demokrasi kita tetap dalam koridor konstitusi,” tutupnya.



Senada dengan Fadli Zon, akademisi Universitas Indonesia, Taufik Bahauddin meragukan independensi KPU. dia menilai lembaga yang menyelenggarakan pemilu itu terlalu berat sebelah.



“Indikasi keberpihakan KPU terhadap calon presiden (capres) nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah terlihat sejak debat capres,” kata Taufik.



Hal itu dikatakan Taufik karena ada indikasi adanya bocoran pertanyaan materi debat pada debat pertama ke kubu Jokowi-JK. Selain itu, lanjutnya, moderator debat juga dianggap berpihak kepada pasangan presiden terpilih itu.



“Indikasi KPU berpihak terlihat paling tidak dari dua moderator. Terutama moderator pertama yang ternyata orang dekat JK dan hadir saat Megawati menyampaikan pernyataan kemenangan quick count,” ujarnya.



Ia juga menilai isu yang menyebut KPU akan ‘bermain’ merupakan bagian strategi dari pasangan Jokowi-JK. Ia menuturkan, kesan tersebut cukup kuat untuk menjawab kenapa Megawati dan capres yang diusungnya begitu yakin menang.



“Sementara saya menduga, pasangan nomor urut 1 jadi dibuat naif. Perlu fakta lagi untuk memperkuat analisis saya,” cetusnya.



Taufik menjelaskan indikasi keberpihakan KPU terlihat dari keengganan merespon dugaan kecurangan penggelembungan suara yang masif dan sistemik seperti diadukan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.



“Padahal, Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi mengenai adanya temuan kecurangan yang terjadi di banyak TPS. KPU lepas tangan atas adanya rekomendasi dari pengaduan kecurangan yang disampaikan ke Bawaslu,” pungkasnya.





































































Sumber: beritaterkait

Terbongkarnya Kecurangan Pilpres Dukung Jokowi, Petugas TPS Coblos Sendiri Surat Suara

Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, merupakan salah satu daerah rawan kecurangan saat Pemilihan Suara pada 9 April 2014.



Salah satunya dengan ditemukannya surat suara yang telah di coblos oleh petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga sebagian besar masyarakat tidak dapat menggunakan hak suaranya.



Di Kabupaten ini, perolehan suaran pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 4.586 suara sementara pasangan Jokowi-JK memperoleh 13.095 suara.



Peristiwa penyoblosan tersebut sempat diabadikan oleh salah satu warga yang tidak dapat menggunakan hak suaranya lantaran ada kecurangan tersebut. Video http://www.youtube.com/embed/KmnP7rkAJwU













































Sumber: berita8

Alhamdulillah... Mantaps Sekali, Rp 351 Juta Untuk Palestina Terkumpul Dari PNS Muarojambi

Para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Muarojambi berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp351,7 juta untuk disumbangkan bagi warga Palestina yang menderita akibat serangan tentara Israel.



Dana tersebut terkumpul setelah adanya hinbauan dari Bupati Muarojambi Burhanuddin Mahir kepada para PNS di lingkungan pemerintahannya untuk peduli terhadap nasib warga Palestina.



'Penggalang dana dari PNS ini tidak terlepas dari peran ibu-ibu PKK Kabupaten Muarojambi. Ibu-ibu pejabat ini yang ikhlas menjalankan himbauan bupati tersebut,' kata Ketua Panitia Penggalangan Dana, Suliyanti Burhanuddin ketika dikonfirmasi, Jumat.



Tim penggerak PKK merasakan keprihatinan atas perang ini, banyak korban berjatuhan akibat aksi brutal Israel terhadap Palestina dan Jalur Gaza, bahkan korbannya warga sipil, seperti ibu-ibu lansia dan anak-anak, ini sangat memprihatinkan, katanya.



Ia mengatakan, himbauan bupati ini telah mengetuk kepedulian bersama, hal itu dibuktikan dengan turut berpartisipasnya seluruh PNS di Muarojambi yang jumlahnya mencapai 7.000 lebih.



Untuk memudahkan ibu-ibu PKK mengkoordinir bantuan yang masuk, Suliyanti menyebut pihaknya membentuk lima Kelompok. Tim yang dibentuk pun bekerja ekstra untuk menangani bantuan yang masuk.



Masing-masing kelompok mengumpulkan sumbangan dengan angka yang berbeda-beda.



Rinciannya, kelompok 1 mengumpulkan dana sebesar Rp230.404.000. Kelompok 2 mengumpulkan Rp25.965.000. Kelompok mengumpulkan Rp16.788.000. Kelompok 4 mengumpulkan Rp16.305.000 dan kelompok 5 mengumpulkan Rp58.733.000. Total sumbangan sebesar Rp351.795.000.



'Kami bekerja ikhlas, sumbangan dari seluruh PNS, mudah-mudahan PNS yang menyumbang selalu diberi perlindungan dan dimurahkan rejekinya,' ujar Sulianti.





































































Sumber: ciputranews

Waduh... Kayak Mudik Pake Bis Aja! Satu Kursi Untuk 2 Orang, Ala Penerbangan Lion Air

Maskapai Lion Air disebut menempatkan dua orang dalam satu kursi pesawat. Peristiwa itu terjadi dalam pesawat dengan nomor penerbangan JT 580 jurusan Jakarta-Surabaya, Sabtu malam, 26 Juli 2014.

"Sekitar 10 kursi yang ditumpuk begitu," kata Moh. Habib Asyhad, 28 tahun, warga Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, yang ikut penerbangan itu saat dihubungi, Ahad dinihari,seperti dikutip dari Tempo, 27 Juli 2014.

Menurut Habib, saat menanyakan ke pramugara Lion Air sebab penumpukan itu, disebut karena ada kekeliruan pembelian tiket via online dan agen. Menurut penjelasan pramugara, kata Habib, tiket yang terjual via agen beberapa di antaranya belum masuk ke sistem sehingga nomor yang sama terjual kembali via pembelian online atau sebaliknya.

"Penumpang pada ngotot-ngotot tapi tak sampai terjadi keributan," kata Habib yang mudik ke Lamongan, Jawa Timur.

Tak hanya menumpuk dua penumpang dalam satu kursi, kata Habib, jam keberangkatan pesawat juga molor (delay). Pesawat itu sebenarnya dijadwalkan berangkat pukul 19.40 WIB tapi baru terbang pukul 21.20 WIB atau telat satu jam lebih. "Enggak ada kompensasi snack atau apa pun lah," kata Habib.

Sebelumnya, seorang penumpang Lion Air nomor penerbangan JT 0532, Hamzah Ali, 27 tahun, melaporkan pesawat jurusan Jakarta-Solo itu molor hingga lima jam lebih. Menurut warga Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, itu para penumpang baru diberi kompensasi sebungkus nasi setelah menunggu lima jam lebih. Pesawat, kata Hamzah, baru terbang ke Solo pukul 23.35 WIB, padahal jadwal di tiket tertera pukul 17.40 WIB.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, setiap maskapai wajib memberikan kompensasi delay jika disebabkan oleh faktor nonteknis operasional. Mulai dari snack dan minuman jika keterlambatan antara 30-90 menit, makan malam atau siang untuk delay lebih dari 90-180 menit, hingga ganti rugi Rp 300 ribu per penumpang untuk delay lebih dari 4 jam.

Tempo mencoba mengkonfirmasi Corporate Secretary Lion Air Aditya Simanjuntak tentang penumpukan penumpang di penerbangan JT 580 lewat sambungan telepon namun belum dijawab. Sebelumnya, Tempo juga mencoba konfirmasi ke Direktur Umum Lion Air Edward Sirait dan Aditya lewat telepon, pesan singkat, dan pesan Whatsapp tentang molornya jam terbang JT 0532, namun belum direspons.





























































Sumber: hariankota

Dolly Rusuh, FPL Lakukan Provokasi Dan Anarkis

Bentrok antara warga lokalisasi prostitusi Dolly dengan aparat keamanan tidak terelakan. Warga melempari polisi dengan batu. Sebanyak 15 orang ditangkap karena dianggap sebagai provokator.



Bentrokan itu dipicu dengan pemasangan plang setinggi dua meter bertuliskan “Kelurahan Putat Jaya, Kampung Bebas Lokalisasi Prostitusi” oleh Pemkot Surabaya, Minggu (27/7/2014).



Pantauan di lokasi, ketegangan terjadi sejak pagi. Warga sudah berkumpul untuk mencegah aparat memasang plang tersebut. Sebaliknya pihak aparat keamanan bersikeras melaksanakan rencana. Aparat melakukan penutupan akses masuk ke lokalisasi Dolly.



Ketegangan semakin meningkat ketika warga mengeluarkan ban dan membakarnya di tengah jalan. Aparat kepolisian dengan dibantu Satpol PP berusaha untuk mematikan api. Namun upaya tersebut dicegah warga.



Situasi semakin tidak kondusif. Beberapa warga mengambil batu dan melemparkannya ke aparat kepolisian. Mendapat lemparan baru, aparat justru maju. Aparat pun menangkapi warga. Sebanyak 15 orang yang berhasil ditangkap.



Sebelumnya, Kapolrestabes Surabaya Kombes Setija Junianta berjanji akan menindak tegas atau menahannya bagi siapapun yang melakukan perusakan plang “Bebas Prostitusi” tersebut. Alasannya, hal itu sesuai dengan pasal 170 dan pasal 406 KUHP.



“Kalau ada yang nekat merusak, saya jamin akan langsung kena ditahan,” tandasnya.





























































Sumber: inilah

Tak Seperti Politisi PDIP, Risma Tetap Konsisten Tegaskan Dolly Harus Bersih Dari Prostitusi

Polisi siap mengamankan pemasangan rambu atau plakat ‘Kelurahan Putat Jaya, Kampung Bebas Lokalisasi Prostitusi’ sebagai kelanjutan deklarasi penutupan Dolly dan Jarak.



Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berharap prosesnya lancar. Menurut Risma, Pemerintah Kota Surabaya tidak akan mundur meski ada perlawanan dari warga yang menolak pemasangan rambu itu pada Jumat (25/7/2014) lalu.



Menurutnya, pemerintah siap mengambil risiko dan tetap memasang papan pengumuman bebas prostitusi di wilayah Kelurahan Putat Jaya.



“Lagipula papan itu kan terletak di badan jalan. Lahan itu milik umum, bukan milik lahan pribadi,” tandas wali kota yang diusung PDIP itu.



Perencanaan pun juga dimatangkan melalui rapat koordinasi pengamanan pemasangan rambu yang digelar di Mapolrestabes Surabaya, Sabtu (26/7/2014).



Untuk memuluskan pemasangan, tim dari Pemkot Surabaya akan dikawal sekitar 500 personel terdiri dari 400 personel dari Polrestabes Surabaya dan jajaran dan 1 SSK (satuan setingkat kompi) dari Polda Jatim.



Bahkan, Kapolrestabe Surabaya Kombes Pol Setija Junianta berjanji akan menindak tegas atau menahannya bagi siapapun yang melakukan pengerusakan rambu atau plakat yang akan dipasang Pemkot Surabaya pada hari Minggu (27/7/2014) itu.



Plakat tersebut rencananya akan dipasang di dua titik, di Jalan Girilaya dan di akses masuk Jarak dari arah Dukuh Kupang.































































Sumber: jejaknews

Bukti Media Mesir Benar-benar 'Sinting' Karena Dikendalikan Yahudi

Jurnalis kontroversial Mesir, Taufiq Ukasyah, menyatakan bahwa yang mengendalikan media di Mesir adalah orang-orang Yahudi. Seperti diberitakan Memo Islam, Sabtu (26/7/2014).



Dalam acara Mishr Al-Yaum di stasiun yang dimilikinya sendiri, Ukasyah mengatakan, “Aku bersumpah, dan Allah Ta’ala Maha Tahu tentang diriku, bahwa media di Mesir dikendalikan langsung oleh orang-orang Israel.”



Ukasyah menyebutkan di antara stasiun televisi Mesir terkenal yang menurutnya dikendalikan Yahudi adalah stasiun CBC.



Bahkan tidak hanya itu, Ukasyah juga mengakui belajar manajemen lembaga media kepada beberapa orang Yahudi. Mereka, menurutnya, sangat hebat dalam bidang tersebut.



























































Sumber: dakwatuna

PPP Tetap Konsisten Karena Prabowo Tak Pernah Menyerah Perjuangkan Kebenaran

Pasangan ca prescawapres dari koalisi Me rah Putih, Prabowo Su bian to-Hatta Rajasa, sudah me nyatakan sikap tegas: me no lak dan menarik diri dari pro ses rekapitulasi suara na sional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).Mereka menyu sun delapan langkah untuk mem buktikan apa yang diperjuangkan.



“I will never surrender, saya tidak akan pernah menyerah kalau itu menyangkut kebenaran dan keadilan.Karena itu, kami terus bergerak,”kata Tim Hukum Prabowo-Hatta, Firman Wijaya, mengungkap prinsip Prabowo di gedung DPP Partai Keadilan Sejah tera (PKS), Kamis (24/7) malam.



Tim Prabowo-Hatta meng klaim mempunyai data kuat dan sahih tersimpan di Pusat Tabulasi Data yang ada di gedung DPP PKS. Berpegang pada data-data ini, kata Firman, Tim Prabowo-Hatta menyusun langkah hukum maupun langkah politik.



Tim Hukum Prabowo-Hat ta Didi Supriyanto mengatakan, langkah penekanan utama dengan melakukan gugatan ke mahkamah Konsti tusi (MK). Langkah lain yang bisa dilakukan, menurut Didi, dengan melapor ke Bawaslu RI, antara lain, terkait dugaan pelanggaran adiministratif. Kemudian, ada juga langkah lain kekepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu terkait dugaan tindak pidana. Jalur keempat, ia mengungkapkan, dengan melaporkan ke Dewan Kehor matan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila itu terkait dengan pelanggaran kode etik.



Didi mengatakan, tim pun membuka opsi dengan melaporkan ke Ombudsman terkait deengan keputusan dari lembaga publik. Langkah yang juga tengah dikaji, menurutnya, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Ma sih dilakukan pengkajian ma na celah yang bisa untuk me masukkan langkah hukum,” ujar Ketua DPP Partai Ama nat Nasional (PAN) itu.



Bukan hanya langkah hukum, koalisi Merah Putih pun akan melakukan langkah politik. Didi mengatakan, langkah politik itu bisa dilakukan melalui anggota parle men di DPR/MPR. “Soal keputusan bisa dipanggil KPU oleh komisi terkait, bisa dibuat sam pai ke pansus jika terkait te muan pelanggaran.”



Kemungkinan lainnya, menurut Didi, terkait dengan persiapan pelantikan caprescawapres terpilih. “Segala ke mungkinan dan sekarang ini kita sedang membahas di koa lisi Merah Putih, yang mayoritas di parlemen, langkah politik di parlemen,”ujarnya.Juru Bicara Tim Hukum Pra bowo-Hatta Habiburokh man menambahkan timnya tidak melakukan opsi gerakan untuk class action. Namun, kata dia, masyarakat bisa saja melakukannya.



Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selaku timses Prabowo-Hatta, Romohur muziy, mengatakan pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara yang tidak sesuai mekanisme yang ada. Tetapi menempuh prosedur yang ada. “Itu saja,” katanya.



Selain itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mendukung pembentukan panitia khusus kecurangan pemilu presiden (pansus pilpres).Bagi PKS pembentukan pansus pilpres merupakan wewenang DPR.



Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan menghormati hasil kerja penyelenggara pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres).



PPP pun menilai langkah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengajukan gugatan sengketa pilpres di MK sesuai Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres.



“PPP memberi dukungan penuh atas gugatan prabowo-hatta ke MK,” kata Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy melalui pesan singkat, Sabtu (26/7/2014).



Menurut politikus yang biasa disapa Rommy ini ada indikasi penyimpangan di ratusan TPS di beberapa provinsi dan di beberapa kabupaten di Papua.



Belum lagi, kata Rommy, ada enam modus dugaan pelanggaran UU Pilpres yang ditengarai dengan sejumlah pengabaian oleh penyelenggara pemilu.



“Gugatan ini adalah piranti legal yang disediakan Undang-Undang Dasar untuk memastikan tidak terjadinya kecurangan oleh penyelenggara pemilu,” tutur Rommy.





























































































Sumber: kabarpolitik