Menindaklanjuti tudingan banyaknya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu presiden, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera melakukan penyelidikan untuk mengevaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Rencana penyelidikan dan evaluasi KPU itu diungkapkan Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, di kantornya usai melaksanakan rapat internal dengan KPU dan Bawaslu, Rabu 23 Juli 2014.
"Hal-hal yang sifatnya keseluruhan akan kami evaluasi pelaksanaan pilpres ini dari tugas masing-masing," ujar Jimly.
Pada kesempatan itu, Jimly mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dan kepada semua pihak, terutama para penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu.
"Semoga hasil kinerja kita berguna bagi perjalanan bangsa ke depan. Semua tahapan sudah dilewati, jauh lebih baik dari pemilihan legislatif (pileg) dari segala aspek karena peserta juga hanya dua," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
DKPP bersama KPU dan Bawaslu selalu melakukan rapat rutin dalam setiap tahapan pilpres. Dan ini merupakan rapat tahapan terakhir setelah proses penetapan hasil rekapitulasi 22 Juli 2014.
"Sebagai wadah untuk tukar informasi mengenai tahapan pemilu, dengan telah selesainya penetapan KPU yang secara hukum sudah sah walaupun belum final," jelasnya.
Kuasa hukum Prabowo-Hatta akan mengajukan gugatan sengketa pilpres ke MK pada hari Jumat 25 Juli untuk membuktikan kecurangan-kecurangan kubu Jokowi-JK dan KPU. Putusan MK atas gugatan itu akan diputuskan paling lambat 21 Agustus 2014.
Sumber:
gebraknews